[Mohon maklum jika artikel nya jelek,newbie gan :)]
Ketika
pemilu hendak berlangsung banyak para calon yang berucap manis di depan para
pemilih, menjanjikan berbagai macam kebijakan. Kebijakan yang sedang trend saat
ini adalah kebijakan yang bernuansa ‘menurunkan harga’ dan kebijakan yang
memiliki label ‘gratis’. Di atas kemiskinan masyarakat Indonesia tentulah label
“GRATIS” tersebut sangat mempengaruhi pemikiran hingga masyarakat tertarik
untung menyumbangkan suaranya dengan harapan permasalahan yang ada di dalam
masyarakat dapat di tangani dengan segera melalui kebijakan yang di janjikan.
Namun kebijakan tersebut terkesan hanya untuk menaikkan nama bagi sang calon. Ketika
sudah terpilih dan menjabat, maka kebijakan tersebut patutlah difikirkan
kembali. Pertimbangan kembali untuk merealisasikan kebijakan dapat berupa :
1. Kecocokan dana dengan
kebijakan yang harus di realisasikan, yang nantinya jika harus di realisasikan
maka akan ada anggaran lain yang menjadi tumbal untuk dikurangi jumlahnya.
Pertumbalan akan bagus jika memang anggaran tersebut tidak memiliki peran
sentral dalam pembangunan atau dalam jalannya birokrasi, namun hal tersebut
akan menjadi suatu kesalahan yang di sengaja ketika anggaran yang di tumbalkan
memberikan dampak negatif terhadap kegiatan penting yang harusnya di danai
dengan anggaran tersebut. -yc-
2. Dampak apa yang
ditimbulkan jika terjadi hal yang tidak di inginkan atau hal yang tak terduga.
Untuk menambah suatu kebijakan haruslah memikirkan terlebih dahulu dampak dari
kebijakan terebut. Sesuaikah kebijakan tersebut untuk semua kalangan, apakah
semua kalangan menerima kebijakan yang akan direalisasikan, tindakan apa yang
harus dilakukan ketika hal yang tidak terduga terjadi dan mempengaruhi
kebijakan tersebut. Untuk contoh, saya pinjam nama Jokowidodo. Ketika mencalon,
beliau menjanjikan untuk memberikan kartu Jakarta Sehat yang dapat digunakan
untuk berobat di Rumah Sakit di Jakarta. Setelah terpilih, kebijakan tersebut
memang direalisasikan namun imbasnya ketika kebijakan tersebut berjalan,
beberapa pihak rumah sakit yang menjadi mitra kebijakan menyatakan mundur dan
tidak menerima pasien yang menggunakan KJS. -yc-
3. Para raja-raja (baik raja
kecil maupun raja besar) di negeri ini akan mempertimbangkan keuntungan pribadi
atas kebijakan yang akan direalisasikan. Merupakan suatu rahasia umum yang
tidak perlu di buat meledak bahwa di negeri tercinta yang melarat ini memiliki
banyak raja kecil dan raja besar yang harus selalu mengisi mulut dan perutnya
ketika duduk di singgasana emas. Tentunya juga untuk keperluan penyokong dan
pendukung untuk sekedar balas jasa. -yc-
Berbagai pertimbangan tersebut
difikirkan secara matang oleh pejabat terpilih sehingga output nya berupa kebijakan tersebut direalisasikan atau batal
terealisasi namun dengan cap “ingkar janji” oleh para rakyat yang di hebohkan
oleh para pers. -yc-
Akan lebih bagus jika kebijakan
tersebut tidak terealisasi jika banyak hal merugikan yang akan terjadi,
meskipun mulut harus berbusa untuk meminta maaf kepada masyarakat. Jika
kebijakan yang banyak mengandung mudharat tidak direalisasikan maka
permasalahan administrastif, birokrasi dan permasalahan anggaran dapat
dihentikan. Permasalahan dengan rakyat saya rasa lambat laun akan menjadi
permasalahan yang semu, namun tentunya dengan balasan kebaikan yang harus di
ciptakan untuk meredakan rasa kecewa rakyat. -yc-
Yang menjadi masalah adalah ketika
kebijakan mudharat tersebut direalisasikan, maka berbagai macam masalah akan
menghingggapi di tiap-tiap sendi pemerintahan. Saya ambil contoh lagi ketika
pemerintahan SBY. -yc-
KEBIJAKAN SUBSIDI BBM → MASYARAKAT
TERBIASA → APBN JEBOL → ???????
SBY mengambil jalan untuk memberikan
subsidi pada BBM yang dibebankan kepada APBN sehingga harga BBM di Indonesia
menjadi terjangkau untuk masyarakat. Tentunya masyarakat senang dan menerima
dengan baik kebijakan pro rakyat dari SBY dan akhirnya masyarkat terbiasa
dengan BBM yang murah. Tanpa pikir panjang banyak masyarakat berniat untuk
membeli kendaraan, karena hitung-hitung dengan menjadi tukang ojek pun dapat
melunasi angsuran motor, karena pengeluaran dari sisi bahan bakar menjadi
kecil. Ketika masyarakat sudah terbiasa dengan BBM murah, kontrol dari Negara
adidaya pun mulai bekerja sehingga terjadi ketidakstabilan harga minyak mentah
dunia yang berimbas pada Negara kecil Indonesia. Subsidi BBM yang di bebankan
pada APBN menjadi bom waktu yang walaupun ditunda namun akan tetap meledak.
Pilihan yang lebih masuk akal adalah menaikkan harga BBM untuk mengamankan
APBN, namun pilihan tersebut banyak mendapat aksi kontra dari masyarakat, hal
tersebut terbukti pada rencana kenaikan BBM pertama yang mengakibatkan banyak
aksi demo, terpaksa SBY menundak meledaknya bom waktu tersebut. Kini
kemungkinan pemerintah sudah bertekad bulat untuk mencabut subsidi namun dengan
berbagai macam pemanis untuk masyarakat.-yc-
Dalam perkuliahan di kenal istilah forecasting untuk kebijakan, maka
menurut saya alangkah baiknya jika sebelum ada output yang berupa kebijakan,
lakukan dahulu forecasting untuk
dapat mengetahui dampak dari penerapan kebijakan tersebut. Dan setelah
mengetahui dampak positif dan dampak negatifnya, maka dapat diambil suatu plan A, plan B, dan seterusnya, harus
ada step A, step B, dan seterusnya
sehingga jika terjadi hal diluar kendali maka ada rencana berikutnya untuk
meredam dampak negatif yang timbul yang dilaksanakan dengan langkah-langkah
yang sudah ditentukan agar tidak terjadi kesalahan saat penanganan. Apa itu forecasting ? akan saya bahas pada entri
berikutnya.-yc-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar